Benang Kusut Masalah Kewarganegaraan

Apa yang membuat masalah kewarganegaraan penduduk keturunan asing di Indonesia demikian rumit?

Liong Solan duduk terpekur. Di hadapan wanita 58 tahun itu terserak fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP WNI. “Ini sudah ditarik,” tuturnya. “Katanya tidak sah.” Raut kebingungan tersirat jelas di wajahnya. Sebagai ibu rumah tangga tanpa mengecap bangku sekolah, Solan tak paham tentang kewarganegaraan, undang-undang, dan serangkaian peraturan yang menyertainya. Ia hanya tahu bahwa ia lahir dan menetap di Indonesia. Ia bingung mengapa sulit dan mahal mengurus dokumen sebagai WNI.

Siang itu, di rumah berlantai tanah berukuran 3×5 meter di bilangan Jakarta Pusat, Solan mengisahkan keresahannya. Terlahir di Jakarta dari ayah seorang warga negara Tiongkok dan ibu “Cina Benteng”, seumur hidup Solan tak pernah punya KTP WNI. Sebuah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemda Chusus Ibukota Jakarta mencantumkan kewarganegaraannya sebagai “tanpa kewarganegaraan”.

Kartu yang habis masa berlakunya pada 1971 itu menjadi andalannya untuk semua urusan administrasi. Akta lahir dan dokumen lain tidak ia miliki. Ketika ayahnya memutuskan pulang ke Tiongkok sebagai dampak PP No.10/1959, sekeluarga berrencana dibawa serta. Ibunda Solan, Gouw Em Nio, pun memilih kewarganegaraan Tiongkok. Apa daya, mereka tak kebagian kapal. Itulah terakhir kalinya Solan melihat sang ayah yang kapalnya karam dalam pelayaran ke Tiongkok. Kewarganegaraan Gouw Em Nio dan anak-anaknya pun terkatung-katung karena tidak pernah lagi diurus. “Saya pernah coba ikut bikin SBKRI tahun 1980 dan 1996, tapi gagal,” terangnya. “Nggak ada duit-nya.”

Dalam kebingungannya, pada 2003 Solan mengadu ke Komisi Ombudsman Nasional. Berbekal surat pengantar RT dan KK Kelurahan Mangga Dua Selatan yang ia miliki setelah menikah dengan suami yang juga tanpa dokumen kewarganegaraan. Ia mengeluhkan mengapa membuat KTP sulit dan harus membayar mahal. Selang sebulan, Komisi Ombudsman menindaklanjuti dan menemukan fakta bahwa ia tak tercatat dalam master data penduduk Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Singkat cerita, datanglah oknum pegawai kelurahan menawarkan memproses KTP berikut KK dengan biaya satu juta rupiah. Solan menawar dua ratus ribu rupiah, jumlah yang ia sanggupi. Setelah tawar-menawar alot, akhirnya disepakati harga empat ratus ribu rupiah. Dalam keluguannya, Solan meminta kwitansi pembayaran yang tentu saja tidak diberi.

Setelah KTP dan KK-nya selesai pada Januari 2006, Solan mendengar Gubernur Sutiyoso mengatakan bahwa biaya pembuatan KTP gratis.

Maka Solan pun menulis surat kepada Sutiyoso, menceritakan bagaimana proses pembuatan KTP dan KK-nya yang begitu mahal plus mempermasalahkan mengapa ia tidak diberi kwitansi. Kasus ini akhirnya menjadi masalah besar. Gubernur Sutiyoso mengusut oknum pegawai kelurahan tersebut. Akhirnya oknum tersebut ditindak. Uang empat ratus ribu milik Solan dikembalikan. KTP berikut KK Solan ditarik karena dianggap tidak sah. Solan pun diminta menandatangani surat perjanjian bahwa ia takkan mempermasalahkan kasus ini lagi.

“Jadi sekarang saya harus bagaimana?” isaknya. “Mengapa tidak dikatakan saja dari awal kalau saya tidak bisa mengurus KTP dan KK, beritahu saya bagaimana cara yang benar dong...”

…

Kasus Liong Solan adalah salah satu contoh rumitnya masalah kewarganegaraan di Indonesia. Indradi Kusuma dari Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menyatakan masalah ini sudah bercampur antara ruwetnya sejarah, perilaku diskriminatif, tidak taat pada peraturan, dan unsur korupsi.

Memahami mengapa masyarakat keturunan Tionghoa mengalami kerumitan ini, memaksa kita menoleh kembali ke masa lalu, masa-masa awal kelahiran republik ini.

Saat UU Kewarganegaraan pertama bernomor No.03/1946 diberlakukan, keturunan asing diberi waktu dua tahun untuk memilih kewarganegaraannya. Bila menolak kewarganegaraan RI, mereka harus melapor. Tanpa melapor mereka otomatis menjadi WNI. Dalam istilah hukum, ini disebut stelsel pasif. Kebijakan ini dipilih karena Indonesia masih menghadapi ancaman Belanda. Potensi etnis Tionghoa dianggap signifikan dalam melawan Belanda.

Masalah muncul ketika Belanda mengintervensi kedaulatan Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949. Diputuskan bahwa masalah kewarganegaraan kembali mengacu pada hukum Belanda Nederlansche Onderdaanschap van niet Nederlanders (Stb. 1910-126) yang membagi penduduk dalam strata Kawula Belanda, Kawula Timur Asing, dan Kawula Pribumi.

Menurut perjanjian ini, Kawula Timur Asing harus menentukan kewarganegaraan dengan stelsel pasif. Sementara Kawula Belanda memilih kewarganegaraan dengan stelsel aktif. Artinya bila ingin menjadi WNI harus melapor.

Sebenarnya permasalahan kewarganegaraan lebih beraspek hukum. Berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1930, setiap negara mempunyai independensi untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Mempertimbangkan kemesraan politik poros Jakarta-Beijing-Pyongyang saat itu, independensi hukum kewarganegaraan harus dikalahkan oleh kepentingan politik luar negeri. Ditambah lagi tahun 1950 RI resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok dengan One China Policy-nya, termasuk di antaranya mengenai politik kewarganegaraan RRT yang berasas ius sanguinis, yaitu mengakui semua keturunan warga Tiongkok di belahan dunia mana pun sebagai warga negara Tiongkok.

Maka pada 1955 Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zhou En Lai dan Menteri Luar Negeri RI Sunario menyepakati perjanjian dwikewarganegaraan yang disahkan dalam UU No.02/1958. Perjanjian ini memberikan kesempatan dua tahun pada penduduk keturunan Tionghoa untuk memilih kewarganegaraannya, yaitu antara 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962.

Penduduk keturunan Tionghoa pun terbagi dalam tiga status, yaitu Warga Negara Tiongkok Tunggal, WNI Tunggal, dan Dwikewarganegaraan. Warga Negara Tiongkok Tunggal adalah mereka yang menolak kewarganegaraan RI berdasarkan UU No.03/1946. Ada juga etnis Tionghoa yang otomatis dianggap WNI Tunggal, yaitu yang mengikuti pemilu di tahun 1955, veteran, mantan Angkatan Perang RI, polisi, pegawai negeri, dan mereka yang bermatapencaharian sama dengan mayoritas penduduk seperti petani dan nelayan. Sementara yang tidak masuk dua kelompok itu berstatus Dwikewarganegaraan.

Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan UU No.62/1958 tentang kewarganegaraan RI dengan sistem stelsel aktif. Akibat ketidaktahuan tentang stesel aktif, banyak penduduk Tionghoa awam yang masa bodoh terhadap berbagai dokumen administratif tetap bersikap pasif. Mereka tidak datang ke pengadilan. Akibatnya mereka gagal mempertahankan status WNI yang diperoleh dari UU No.03/1946. Dengan sikap pasifnya, mereka juga juga tidak datang ke Kedutaan Besar RRT. Hal ini membuat mereka tidak memegang formulir kewarganegaraan Indonesia sekaligus juga tidak memegang paspor RRT. Jadilah mereka diperlakukan sebagai orang tanpa kewarganegaraan alias stateless.

Mereka yang aktif datang mencatatkan pernyataan di pengadilan memperoleh tanda terima, yaitu formulir bernama “Surat Tjatatan Pernjataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia”. Dikenal sebagai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Konsekuensi diakuinya RRT dengan One China Policy-nya, juga membuat sekelompok penduduk keturunan Tionghoa yang sebelumnya memilih warga negara Taiwan menjadi stateless.

Kondisi bertambah rumit dengan terbitnya Peraturan Presiden No.10/1959 di sela-sela pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan RI-RRT itu. Peraturan tersebut melarang usaha perdagangan kecil dan eceran asing di luar ibu kota daerah swantantra tingkat I dan II serta karesidenan serta mewajibkan pengalihan usaha mereka pada WNI pribumi. Dalam praktiknya, tidak jelas siapa yang dimaksud “asing” ini, sehingga berakibat “pengusiran” dan eksodus besar-besaran WNI Tionghoa. Para penguasa militer di daerah seenaknya mengusir bukan saja orang Tionghoa asing tapi juga orang Tionghoa yang berdasarkan UU No.03/1946 telah menjadi Warga Negara Indonesia. Padahal berdasarkan UU No. 02/1958, sebelum dilaksanakan perjanjian dwikewarganegaraan, WNI Tionghoa tetap dianggap sebagai WNI.

“Peraturan ini sangat rasialis,” papar Indradi. “Semua keturunan Tionghoa yang berdagang diusir. Anehnya keturunan asing lain yang beretnis Arab atau India tidak ikut diusir….”

Ratusan ribu keturunan Tionghoa berbondong-bondong meninggalkan Indonesia. Indradi melansir jumlah 140.000 orang. Kepada mereka diberikan surat Exit Permit Only (EPO). 40.000 di antaranya diangkut dengan kapal dari RRT, 100.000 lainnya terkatung-katung di Indonesia. Hidup bersembunyi dan penuh ketakutan. Mereka kemudian juga tidak melapor ke pengadilan. Demikianlah mereka menjadi stateless.

Sepuluh tahun kemudian perjanjian dwikewarganegaraan dibatalkan sebagai puncak revolusi September 1965, digantikan dengan UU No.04/1969, namun tetap tidak ada kejelasan status bagi penduduk stateless.

Charles Coppel mengutip data Jawatan Imigrasi bahwa pada 1966 terdapat 1.100.000 penduduk Tionghoa berstatus stateless dengan orientasi politik tidak jelas antara Indonesia, Tiongkok, atau Taiwan. Penduduk stateless itu kemudian beranak-cucu dan menyisakan masalah sampai sekarang.

Sapi Perah SBKRI

Melihat awal mula munculnya SBKRI, tidak ada masalah diskriminasi di sana. SBKRI adalah sebuah surat bukti bagi keturunan asing yang menyatakan diri berkeinginan menjadi WNI. Djasmin, MH, seorang praktisi hukum, menyatakan bahwa SBKRI menjadi sumber diskriminasi karena penafsiran bias ketentuan Pasal IV Peraturan Penutup UU No.62/1958. Dinyatakan bahwa “Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia Warga Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia Warga Negara Republik Indonesia atau tidak menurut hukum acara perdata biasa.”

Dalam kenyataannya SBKRI dijadikan syarat mutlak pelbagai urusan administrasi kependudukan. Padahal untuk memperoleh SBKRI diperlukan waktu lama dan biaya tidak murah, dalam beberapa kasus bahkan dipersulit dan dijadikan lahan sumber rejeki aparat yang memanfaatkan ketidaktahuan penduduk.

Pada 1978 terbitlah Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12/1978 tentang SBKRI. Dinyatakan mereka yang perlu membuktikan diri sebagai WNI bisa mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kehakiman. Praktik di lapangan membuktikan bahwa di beberapa daerah Peraturan Menteri ini masih dijadikan landasan mutlak kepemilikan SBKRI.

Di masa Orde Baru, SBKRI dikukuhkan lagi dengan Instruksi Presiden RI No.02/1980 dan Keputusan Presiden No.13/1980. Salah satu pertimbangannya adalah kepastian hukum bagi warga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan. Berangkat dari Inpres tersebut, SBKRI kembali menjadi keharusan untuk dimiliki etnis Tionghoa dalam berurusan dengan instansi terkait seperti Departemen Dalam Negeri, khususnya Catatan Sipil, untuk keperluan kelahiran, perkawinan, dan kematian; Departemen Pendidikan Nasional, untuk keperluan sekolah; Departemen Kehakiman dan HAM, khususnya jajaran imigrasi; pengurusan KTP, pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan.

Pelbagai peraturan sebetulnya sudah mencabut SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI. Sebut saja Keppres No. 56/1996 serta Instruksi Mendagri No.25/1996 tentang Juklak Keppres No.56/1996. Demikian juga Instruksi Presiden No.04/1999 yang pada esensinya menjelaskan bahwa berbagai kepentingan yang memerlukan bukti kewarganegaraan cukup menggunakan KTP, Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran. Bahkan keppres tersebut menyatakan segala peraturan perundang-undangan untuk kepentingan tertentu yang mempersyaratkan SBKRI tidak berlaku lagi. Dalam praktiknya peraturan ini tidak berjalan. Bahkan setelah UU No.12/2006 berlaku, masih kita dengar oknum aparat menuntut SBKRI bagi WNI etnis Tionghoa yang mengurus berbagai dokumen. Data terakhir terjadi pada Agustus 2007, Kantor Imigrasi Jambi masih meminta SBKRI sebagai salah satu syarat pembuatan paspor.

…

Molan Tarigan, Atase Imigrasi Konsulat Jendral RI di Guangzhou, menyatakan bahwa penyelesaian masalah kewarganegaraan penduduk keturunan asing di Indonesia melibatkan tiga unsur.

Pertama, struktur sistem hukum, yaitu institusi yang berwenang dalam menentukan status kewarganegaraan serta yurisdiksi atau wewenangnya. Kedua adalah substansi hukum, meliputi aturan, norma, produk, dan keputusan hukum. Yang terakhir adalah budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, pemikiran, nilai, kebiasaan, cara berpikir serta bertindak, baik dari aparat maupun masyarakatnya.

Sebuah kenyataan bahwa di Indonesia ketiga unsur ini masih berjalan timpang

Lestarikan Kembali Pangan Lokal Indonesia

Betapa kayanya Indonesia. Apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia. Kita semua harus mensyukuri atas semua pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yaitu pemberian berbagai macam bahan makanan, laus yang luas, laut yang hasilnya melimpah, tanah yang luas, tanah yang subur, sehingga apa yang di tanam bisa tumbuh dan menghasilkan pangan.

Indonesia mempunyai kelebihan yang luar biasa bila dibanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Apapun yang kita tanam bisa tumbuh bahkan orang Belanda bilang di Indonesia jari di tanam bisa tumbuh. Itu artinya bahwa wilayah Indonesia ini memang betul-betul sangat subur dan kaya akan berbagai macam pangan lokalnya.

Pangan lokal sesungguhnya merupakan bentuk kekayaan budaya kuliner kita. Keanekaragamannya yang terbentuk atas dasar ketersediaan bahan baku dan kebutuhan lokal, menjadikannya memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat akan energi bagi tubuhnya. Seperti halnya umbi-umbian.

Saat ini, umbi yang masih kita kenal hanya ubi jalar dan ubi kayu saja. Bagi kita, nama-nama umbi seperti gembili, ganyong, uwi, suweg, gadung, bentoel dan lain-lain terdengar asing ditelinga. Apalagi untuk anak-anak, saat ini mereka banyak yang tidak kenal jajanan pasar seperti gatot, tiwul, blendong/blendus/gronthol, jemblem, combro, cenil, klepon, gempo yang semakin lama semakin tenggelam dengan banyaknya makanan kemasan di warung-warung sekitar.

Selama ini makanan umbian masih kurang diminati karena masyarakat menilai pangan umbian saat ini ketinggalan zaman. Akibatnya pangan tersebut jarang sekali disajikan sebagai hidangan sehari-hari atau sebagai camilan. Masyarakat kini masih memandang bahwa makanan Barat yang siap saji (fast food) lebih baik, sehat dan higienis. Padahal, makanan tersebut hampir seluruhnya menggunakan bahan baku terigu yang bahan bakunya di impor, seperti pizza atau mie.

Siapa bilang umbi-umbian adalah makanan desa, ketinggalan zaman dan tak bergizi. Berdasarkan penelitian, umbi-umbian tersebut memiliki kandungan gizi yang tinggi. Suweg memiliki kandungan kalsium yang baik bagi pertumbuhan anak, dapat menguatkan tulang dan gigi baik bagi anak maupun orang dewasa. Begitu juga dengan kimpul, selain mengandung kalsium, juga mengandung kalori yang digunakan oleh tubuh untuk beraktifitas.

Sedangkan uwi memiliki fosfor dengan kandungan tinggi yang digunakan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Tidak ketinggalan dengan gadung, umbi ini ternyata mengandung vitamin C cukup tinggi, bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta menghindari serangan flu di musim yang mudah berubah seperti sekarang. Untuk umbi ganyong, data Direktorat Gizi Depkes RI menyebutkan bahwa kandungan gizi Ganyong tiap 100 gram secara lengkap terdiri dari kalori 95,00 kal; protein 1,00 g; lemak 0,11 g; karbohidrat 22,60 g; kalsium 21,00 g; fosfor 70,00 g; zat besi 1,90 mg; vitamin B1 0,10 mg; vitamin C 10,00 mg; air 75,00 g.

Untuk itu, perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini tentang manfaat mengkonsumsi makanan umbi-umbian. Hal ini dapat dilakukan mulai dari keluarga dengan menyajikan makanan lokal, kantin sekolah bahkan pasar swalayan. Sehingga makanan lokal akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga bisa diterima secara internasional. Selain itu dengan memanfaatkan berbagai pangan lokal, akan baik bagi stabilitas pangan suatu daerah. Jenis yang semakin banyak memungkinkan masyarakat untuk memiliki alternatif pangan lain selain beras dan terigu.

Rizal

Jumat, 03 Juni 2011

paskibra mandacis

Jumat, 15 April 2011

ni yao de ai

Ni Yao De Ai

Selasa, 12 April 2011

ayam den lapeh

Ayam Den Lapeh

Rabu, 30 Maret 2011

lirik lagu west life_i lay my love on you

I Lay My Love On You

Senin, 28 Maret 2011

contoh kasus kewarganegaraan

Benang Kusut Masalah Kewarganegaraan

Selasa, 22 Maret 2011

Lestarikan Kembali Pangan Lokal Indonesia

Kamis, 17 Maret 2011

keterpurukan